salam pembuka

MAAF...! UNTUK SEMENTARA KAMI TIDAK MELAYANI TRANSAKSI FILE SKIPSI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

Get this widget

Kamis, 16 Februari 2012

JUDUL SKRIPSI SYARIAH


1.      TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD MUDARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SURABAYA
2.      TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK BIOZEP DI DESA SENGKUT KECAMATAN BREBEK KABUPATEN NGANJUK
3.      TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD PADA PRODUK TAKAFUL DANA WAKAF (FUL WAKAF) DI PT. ASURANSI TAKAFUL SURABAYA
4.      TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI BAGI HASIL PENGAIRAN SAWAH DENGAN AIR SUMUR SISTEM PERSEROAN DI DESA GONDEL KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA
5.      TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITAAN OBJEK LEASING PADA JUAL BELI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
6.      TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURA
7.      MEKANISME PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG CEK KOSONG MELALUI LEMBAGADALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KLIRINGDI BRI SYARIAH SURABAYA
8.      TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM INFAQ PRODUKTIF DI YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH
9.      Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan Mura>bah}ah Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman Lamongan
10.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI GANTI RUGI HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR PADA PEMBIAYAAN FIDUCIA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG LAMONGAN
11.    STUDI KOMPARASI TENTANG EFEK BERAGUN ASET KONVENSIONAL DAN EFEK BERAGUN ASET SYARI’AH
12.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TAKAFUL SAFARI VIA SMS DI PT. TAKAFUL KELUARGA CABANG SURABAYA
13.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKUISISI ALFA RETALINDO OLEH CARREFOUR INDONESIA DENGAN SISTEM HOSTILE TAKE OVER ATAS MONITORING KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
14.    Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadilan Agama Pasuruan No. 02/Pdt.P/2008/PA.Pas tentang Wali Adal karena calon suami Mu’allaf
15.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA YUSUF QARDAWI TENTANG KAWIN MISYAR
16.    JUAL BELI SISTEM PANJAR DALAM PERSEPEKTIF MAZHAB SYAFI’I
17.    STUDI ANALISIS TERHADAP AKTA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LUAR SENGKETA
18.    PENOLAKAN GUGAT CERAI AKIBAT CACAT FORMIL DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
19.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA, PENGADILAN TINGGI AGAMA, DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEDUDUKAN SAUDARI KANDUNG DALAM HUKUMKEWARISAN
20.    TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SUMPAH SUPPLETOIR DALAM PERKARA PERCERAIAN No:89/Pdt.G/2006/PA.Nbr. DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NABIRE
21.    STUDI ANALISIS TERHADAP PLUS-MINUS BAGIAN ANAK-ANAK PEREMPUAN DI LUAR ‘AWL DAN RAD DALAM KITAB FATH{ AL-QARI
22.    ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA GUGAT CERAI MENJADI TALAK KHULU ‘ (Studi Kasus Terhadap Putusan PA Bawean Nomor.17/ Pdt.G/2007/PA.Bwn)
23.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA PONOROGO NO.519/Pdt.G/2000/PA.PO YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG TENTANG SENGKETA WARIS
24.    CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI SELALU KEKURANGAN BELANJA (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumenep No: 311/ Pdt. G/ 2007/ PA. Smp)
25.    WALI AD{AL KARENA KHAWATIR TERJADI PENGANIAYAAN (STUDI ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR: 07/Pdt.P/2008/PA.NGJ)
26.    PEMBUKTIAN CERAI TALAK KARENA ISTERI HUTANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI
27.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PEGAWAI NEGERI YANG MELAKUKAN PEMAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT
28.    STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ABDUL QADIM ZALLUM DALAM KITAB NIZÂM AL-HUKM FI AL-ISLÂM DAN PEMIKIRAN ‘AŢA ABU AR-RASYŢAH DALAM KITAB AJHIZAH AD-DAWLAH Al-KHILÂFAH FI AL-HUKM WA AL-IDÂRAHMENGENAI STRUKTUR NEGARA ISLAM
29.    TINDAK PIDANA KEJAHATAN DUNIA MAYANTARA (CYBER CRIME) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.11TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQIH JINAYAH
30.    KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN (SP3) BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2004 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
31.    TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PANGAN YANG TERCEMAR MENURUT PASAL 21 JO PASAL 56 (d) UU NO. 7/1996 TENTANG PANGAN
32.    IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN ASAS OPPORTUNITAS MENURUT PASAL 35 (c) UU. NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
33.    Konsep Ulil Amri Menuju Negara Negara Ideal Menurut Islam Dalam Pandangan Abdul Qadir Djaelani.
34.    KONSEP PEMERINTAHAN RELIGIUS DAN DEMOKRASI (Studi Perbandingan Abdul Karim Soroush dan Ayatullah Khomeini)
35.    STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT IMA
36.    Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita) tentang Keluarga Sakinah
37.    PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA BANDING SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTERI (Putusan No.164/Pdt.G/2006/PTA.Sby)
38.    PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA GRESIK (Studi Kasus No. 853/ Pdt.G/ 2007/ PA. Gs.)
39.    PENGUASAAN AHLI WARIS TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF MASJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Desa Sambiroto Kec. Sooko Kab. Mojokerto)
40.    UPAYA HUKUM VERZET DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK KARENA ISTRI TINGGAL DI LUAR NEGERI (Studi Putusan No.0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)
41.    STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 690/ Pdt.G/ 2007/ PA.Sby TENTANG STATUS BA’DA DUKHU
42.    STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG DIKARENAKAN ISTERI SAKIT JIWA
43.    STUDI KRITIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 149 KHI TENTANG NAFKAH IDDAH TALAK BA'IN, SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM
44.    STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBATALAN HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR : 223/Pdt.G/2005/PA.SDA)
45.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO. 213/Pdt.G/2007/PTA.Sby TENTANG CERAI TALAK YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NO.203/Pdt.G/2007/PA.Bgl
46.    PEMINDAHAN TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Pemindahan Tanah Wakaf Masjid Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)
47.    PEMINDAHAN TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Pemindahan Tanah Wakaf Masjid Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)
48.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADALNYA WALI TANPA ALASAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN No. 023/Pdt.P/2006/PA.Lmg)
49.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA WALI AD}AL DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 06/Pdt.P/2007/PA.Jbg.
50.    STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PTA SURABAYA NO. 93/ Pdt. G/ 2000/ PTA. Sby TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PA TUBAN NO. 2495/ Pdt. G/1999/ PA. Tbn TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN CEMBURU
51.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DENGAN SISTEM HIBAH DI LINGKUNGAN ANGGOTA KOPERASI INTAKO TANGGULANGIN SIDOARJO
52.    PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA KETAPANG DAYA KEC. KETAPANG KAB. SAMPANG TENTANG PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH
53.    STUDI KRITIS TERHADAP SIKAP IKHWANUL MUSLIMIN TENTANG NASIONALISME DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEPSI UMMAH
54.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
55.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OBLIGASI TANPA BUNGA (ZERO COUPON BOND) DI BURSA EFEK SURABAYA
56.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TES URINE DALAM MENGIDENTIFIKASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA PROPINSI JAWA TIMUR
57.    EKSISTENSI POLITIK BEBAS AKTIF NEGARA INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
58.    MEKANISME SEWA-MENYEWA “TANAH GUSURAN” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BOGOBABADAN KARANGBINANGUN LAMONGAN)
59.    PEMINDAHAN TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Pemindahan Tanah Wakaf Masjid Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)
60.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADALNYA WALI TANPA ALASAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN No. 023/Pdt.P/2006/PA.Lmg)
61.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKAFUL DANA WAKAF DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA
62.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI BANK GARANSI DI BANK BUKOPIN CABANG SYARI’AH SURABAYA
63.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI BEA DAN CUKAI TANJUNG PERAK SURABAYA MENURUT PASAL 67 UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
64.    TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 16 TAHUN 1964 TENTANG AKAD BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERAHU DAN NELAYAN DI DESA KLAMPIS KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN MADURA
65.    MARKETING PLAN DALAM MULTILEVELMARKETING HAJI DI PT. MITRA PERMATA MANDIRI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
66.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI BARANG HILANG DI KARGO PT. MASKAPAI PENERBANGAN MERPATI NUSANTARA AIRLINES
67.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK PEREMPUAN DIPROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO
68.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA (NSR)
69.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI HEDGING PADA LOCO/EMAS SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI RISK DI PASAR KOMODITI DI PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES SURABAYA
70.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONALISASI PRODUK UNIT LINK TUNTAS MADANI PADA PANIN LIFE FINANCIAL SERVICE CABANG SYARIAH JAKARTA
71.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BEBAN MARGIN PADA PRODUK PEMBIAYAAN AL-ISTIS}NA<’ (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH MANDIRI SURABAYA)
72.    MEKANISME PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BIAYA ASURANSI (LOADING) UNTUK MENENTUKAN TARIF PREMI PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN SYARI’AH DI PT. ASURANSI TAFAKUL KELUARGA SURABAYA (Perspektif Hukum Islam)
73.    HUBUNGAN LEGAL LENDING LIMIT MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DENGAN PENEMPATAN DANA BANK SYARIAH DI BANK INDONESIA DALAM UPAYA MENUMBUHKAN SEKTOR RIIL (Studi Analisis Hukum Islam)
74.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN STANDAR EMAS DAN PERAK DALAM SISTEM MATA UANG PERSPEKTIF TAQIYUDDI<>N AN-NABHA
75.     POSISI ULAMA DALAM PEMILIHAN GUBENUR JAWA TIMUR 2008 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
76.    TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN PENDERITA VIRUS HIV/AIDS (Studi Analisis Salah Satu Pasangan Penderita Virus HIV/AIDS)
77.    ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PERBEDAAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG ISBAT KESAKSIAN RUKYATUL HILAL TAHUN 2007 (DALAM HAL TIDAK MELIHAT HILAL
78.    ANALISIS TENTANG WALI AD'AL DENGAN ALASAN AYAH TIDAK MENGAKUI ANAKNYA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG (Perkara: No.16/Pdt.P/2006/PA.Jbg)
79.    KETERANGAN SAKSI RECHTSGEVOLG DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Analisis Hukum Acara Peradian Agama terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003)
80.    Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing di Pasar Hewan Bratang Surabaya
81.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BISNIS PRODUK INFOTAINMENT
82.    tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional perhotelan syariah di PT. Sofyan Hotel, TBK. Jakarta
83.    Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Wali Adhal Karena Sekampung
84.    POSISI LEMBAGA KONSELING KELUARGA DI KUA KECAMATAN DRIYOREJO DALAM MENCEGAH PERCERAIAN PASANGAN MUDA TAHUN 2006-2007
85.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUCAPAN TALAK YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM PEREMPUAN
86.    RELEVANSI SYARAT IZIN POLIGAMI MENURUT PASAL 58 AYAT (1) HURUF (A) KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN KITAB-KITAB FIKIH YANG MENJADI REFERENSINYA
87.    STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 609/Pdt. G/2006/PA. Pas TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN MARITAL RAPE DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN
88.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SEDATI AGUNG KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
89.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG DISPENSASI KAWIN ( Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006-2007 )
90.    ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG CERAI GUGAT TERHADAP ISTERI YANG DIKHIANATI
91.    STUDI TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI
92.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN BAGIAN WARIS SAUDARA SEIBU (Studi Kasus di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)
93.    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA. KRAKSAAN (PERKARA NO. 654/Pdt.G/2006/PA.Krs) TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN NIKAH (KASUS PERMOHONAN PEMBATALAN NIKAH KARENA ISTRI MASIH BERSTATUS ISTRI ORANG LAIN)
94.    Pengaruh Sosialisasi Hasil Bahtsul Masail 2006-2007 Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di MWC NU Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)
95.    STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK NOMOR.1363/PDT.G/2006/PA. SDA
96.    STUDI ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERKARA No. 1430/Pdt.G/2006/PA.Sda
97.    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HIBAH KEPADA ANAK YANG TIDAK MERATA DI DESA PAGERWOJO KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
98.    ANALISA HUKUM ACARA TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
99.    Tinjauan fiqh siyasah terhadap peranan dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan demokrasi di desa berdasar UU No.32 tahun 2004 Jo. PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa (studi di Desa Apa’an Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang)
100.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
101.  STUDI ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA ILLEGAL FISHING PASAL 84 UU NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
102.  KONSEPSI PARLIAMENTARY THRESHOLD MENURUT UU NO.10 TAHUN 2008 (TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD) SERTA PENERAPANNYA PADA PEMILU 2009 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (Studi Analisis Fiqih Siyasah)
103.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI MENURUT PENPRES NOMOR 2 TAHUN 1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
104.  PEMBERDAYAAN POLITIK SANTRI PADA PILWALI 2005 DI SURABAYA DALAM DIMENSI FIQIH SIYASAH (Studi Analisis Afiliasi Santri Pondok Pesantren Sidoresmo dalam Mensukseskan Pilwali 2005 Di Surabaya)
105.  SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM IRAN (Studi Penerapan terhadap Sistem Presidensial)
106.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kartu Duti Pos Multiguna di PT. Pos Indonesia Jln. Kebon Rojo 10 Surabaya Utara
107.  TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UPAH PEKERJA PT. GOLDEN FOOTWEAR INDOTAMA
108.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai (Cash Wakaf) Di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya
109.  Studi Komparasi Tentang Operasionalisasi Akad Pada Gold Dirham Card Dan Green Dirham Card Syariah Dibank Danamon Syariah Cabang Surabaya (Perspektif Hukum Islam)
110.  APLIKASI ASURANSI TAKAFULINK ALIA DENGAN SISTEM INVESTASI BERBASIS SAHAM DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA (ATK) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
111.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OUTSOURCING MENURUT UU NO 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
112.  STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAHMUD SYALTUT DAN YUSUF QARDAWI TENTANG ZAKAT TANAH SEWAAN
113.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH BESERTA HASILNYA SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI DESA BALONG TURI KECAMATAN TAMBAK REJO KABUPATEN BOJONEGORO
114.  APLIKASI AL-QARD}UL HASAN PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI’AH BEN IMAN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
115.  PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA (MUDHARABAH) BERBASIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BPR SYARI'AH DAYA ARTHA MENTARI BANGIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
116.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG UANG DENGAN SISTEM JUAL BELI BARANG (MURABAHAH) DARI PIUTANG DI DESA SAWO BABAT LAMONGAN
117.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan foreign Exchange dengan Sistem Margin Trading
118.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SILANG DALAM UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
119.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI TANGGUH SERAH DALAM JUAL BELI BERAS (STUDI KASUS DI DESA PADEMAWU BARAT PAMEKASAN MADURA)
120.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI ”ARISAN SYARI'AH SEPEDA MOTOR” DI BMT ISRA UNIT SUKOHARJO-SOLO
121.  STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG AKIBAT HUKUM KELAHIRAN ANAK DILUAR NIKAH
122.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Ganti-Rugi Oleh Ahli Waris Atas Pemanfaatan Harta Waris: Study Kasus Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 888/Pdt.G/2006/PA.Krs
123.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DEPOSITO MUD{ARABAH DALAM PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA PADA BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) CABANG KEDIRI
124.  PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO. 359/PID. B/2007/PN SDA. TENTANG PENIPUAN BERUPA PENERBITAN CEK KOSONG DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
125.  BATASAN MINIMAL FREKUENSI JIMAK SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Komparatif Tehadap Pendapat Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali)
126.  Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan Berdasarkan Kepres 166 tahun 2000 Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
127.  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB ANAK (Studi Kasus Putusan No. 04/Pdt.P/2008/PA.Sda)
128.  STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PA BOJONEGORO TENTANG DISPENSASI KAWIN TANPA IZIN ORANG TUA (Penetapan No. 0057/Pdt.P/2007/PA.Bjn)
129.  STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG WALI AD{AL (Penetapan Nomor. 80/Pdt.P/2007/PA.Sda)
130.  PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM DESA KLAMPIS BARAT KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENTINGNYA KAFA<’AH DENGAN RUMAH TANGGA
131.  PENERAPAN AKAD INVESTASI DEPOSITO FULINVES (TAKAFUL INVESTASI) DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
132.  STUDI KOMPARASI TENTANG APLIKASI WADI’AH YAD} D}AMANAH DI BANK SYARIAH MANDIRI DAN BANK BUKOPIN SYARIAH
133.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN TAKE OVER DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KCP KALIASIN
134.  POLITIK KEBANGSAAN NU DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN KH. ABDUL MUCHITH MUZADI
135.  STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO.148/PID.B/2006/PN GS TENTANG KASUS PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
136.  EKSISTENSI HUKUMAN MATI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KAJIAN MENURUT SIYASAH SYAR’IYAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2-3 /PUU-V/2007 ATAS KASUS YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UUD 1945 PASAL 28A DAN 28I)
137.  RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG PERANAN KEYAKINAN HAKIM DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
138.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Swamitra Bank Bukopin Syari’ah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Musytarakah ( Studi Kasus di Koperasi al-Kautsar IAIN Sunan Ampel Surabaya )
139.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN DENDA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG MENURUT PASAL 12 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 5 TAHUN 1995 DI BANGKALAN
140.  EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
141.  STUDI ANALISIS HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA PEMBIAYAAN KPRS
142.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI PULSA ELEKTRONIC
143.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PENYELESAIAN NONPERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH DI PT BPRS AL-HIDAYAH BEJI PASURUAN
144.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SISTEM KOLKOLAN DI DESA TANJUNG JATI KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN
145.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGALOSE DI DESA KEPUH TELUK KECAMATAN TAMBAK BAWEAN GRESIK
146.  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PARADIGMA SEKUFU’ DI DALAM KELUARGA MAS (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA)
147.  KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG WALI AD}AL KARENA ALASAN TIDAK MENDAPATKAN HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs)
148.  ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI DALAM KELUARGA BERENCANA
149.  PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KODYA MALANG NOMOR : 913/PDT.P/2003/PA.MLG. (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK ADANYA SYARAT ALTERNATIF DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI)
150.  EKSEKUSI PENETAPAN HAKIM TERHADAP HAK OPSI ANAK SEBELUM MUMAYYIZ DALAM PENETAPAN HAK H}AD}A>NAH DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Studi Analisis Penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007/PA. Sby)
151.  EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLA BENDA WAKAF (Studi di KUA Kecamatan Sedati- Sidoarjo)
152.  STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARUSAN “NGANYAREH KABIN” BAGI ORANG ANJHE’ DI DESA JAMBU KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN
153.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP SYAHADAH AL-ISTIFA>D{AH KAITANNYA DENGAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
154.  PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RELASI PERJANJIAN KERJA BURUH MIGRAN INDONESIA DENGAN PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK KELUARGANYA (Studi Analisis Terhadap Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang PPTKLN)
155.  ALIH FUNGSI WAKAF PRODUKTIF KEBUN APEL DI DESA ANDONOSARI KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN
156.  HAK OPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH (ANALISIS TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DAN ASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI’AH)
157.  STUDI ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA HADHANAH
158.  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KENAKALAN ANAK DALAM KELUARGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
159.  PANDANGAN IMAM AHMAD IBN HANBAL TENTANG NAFKAH ISTERI YANG DIT{ALA>Q BA’IN DAN RELEVANSINYA DENGAN PASAL 149 AYAT B KOMPILASI HUKUM ISLAM
160.  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO.150/Pdt. G/2008/PA.Sda TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
161.  STUDI ANALISIS SENGKETA WARIS MENURUT PASAL 49 HURUF B UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
162.  PANDANGAN IMAM MALIK DAN MEDIS TENTANG PERBEDAAN HAID DENGAN ISTIHADAH
163.  Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Sama Anak Muslimah (Studi Kasus No.90/P/2009/PA.Sby)
164.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARIS ANAK HASIL KLONING
165.  STUDI KOMPARATIF KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH
166.  ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NO: 0394/PDT. G/2008/PA PAS. TENTANG PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA CERAI TALAK
167.  ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN ISTRI LEBIH BESAR DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
168.  REALISASI KEWAJIBAN NAFKAH PERKAWINAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
169.  PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH SEBELUM DAN SESUDAH KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG
170.  ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG BANK ASI (Air Susus Ibu) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM RADHA’AH
171.  PANDANGAN ISTRI NELAYAN KELURAHAN BLIMBING KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN TENTANG KELUARGA SAKINAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
172.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN DAN BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
173.  STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA TUBAN NO.1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn. OLEH PUTUSAN PTA SURABAYA NO.28/Pdt.G/2004/PTA.Sby. TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
174.  STUDI KOMPARATIF ANTARA KONSEP KESAKSIAN ISTIFADAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DENGAN KONSEP KESAKSIAN DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PERDATA POSITIF
175.  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN GARRA
176.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTERI (Korban Lumpur Lapindo di Tempat Pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo)
177.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN
178.  STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG TENTANG STUTUS ANAK DARI PEMBATALAN PERKAWINAN No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg
179.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK
180.  STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PA KOTA KEDIRI NO. 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr TENTANG WALI AD}AL KARENA KESAMAAN WETON MENURUT HUKUM ISLAM
181.  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby DALAM PERKARA WARIS (TELAAH TERHADAP PLURIUM LITIS CONSORTIUM)
182.  STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda TENTANG PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH MAD{IYAH DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK
183.  STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUH{AMMAD SYAH{RU
184.  STUDI PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN PASAL 182 KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HAZAIRIN TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG
185.  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA WANGLUKULON KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN
186.  ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 684/Pdt.G/2002/PA.Sm TENTANG KAL
187.  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN-ALASAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007)
188.  FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEKLINASI BULAN DAN LINTANG TEMPAT DALAM MENGHITUNG KETINGGIAN HILAL (Menurut Kitab Sullam an-Nayyirain dan Almanak Nautika)
189.  PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus No. 68 / Pdt.G / 2003 / PA. Mlng)
190.  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN HARTA WAKAF EMAS DI DESA NEROH KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN
191.  STUDI ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN MEDIATOR DAN HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ
192.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS TAUKIL WALI NIKAH VIA TELEPON DI KUA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH
193.  STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYARAT ADIL MENJADI HAKIM DALAM PERADILAN ISLAM
194.  ANALISIS HUKUM ACARA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby TENTANG SENGKETA WARIS YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NO.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl.
195.  STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI
196.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLONING SEL SOMATIK KARENA SUAMI MANDUL
197.  STUDI KOMPARATIF KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN HAZAIRIN
198.  PENENTUAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA OLEH ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP NO. 1208/Pdt.G/2008/PA.Smp
199.  PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI KEKERASAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu / PPT Kabupaten Probolinggo)
200.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PEMBAGIAN WARIS DI KEJAWAN LOR KELURAHAN KENJERAN KECAMATAN BULAK SURABAYA
201.  ANALISIS TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG EKSEKUSI HAK ASUH ANAK ( NOMOR: 1339/ Pdt.G/ 2006/ PA.Sda )
202.  RELEVANSI PASAL 191 KHI TENTANG PENYERAHAN HARTA WARIS KEPADA BAITUL MAL DENGAN KITAB FIQIH YANG MENJADI REFERENSINYA
203.  PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PENGINGKARAN ANAK (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 155/Pdt/G/2008/PTA Sby)
204.  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 285 K/AG/ 2006 DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR :219/Pdt.G/2005/PTA. Sby, DAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 1728/Pdt.G/2004/PA. Sby, TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA
205.  PENGGUGAT DAN TERGUGAT NON MUSLIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA. Putusan No. 903/Pdt.G/2007/PA.Sby
206.  BATAS UMUR PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PENERAPAN TEORI MASLAHAH MURSALAH)
207.  KEKUATAN AKTA HIBAH DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Pembatalan Putusan PA Tuban Nomor: 297/Pdt.G/2008/PA.Tbn oleh PTA Surabaya Nomor: 259/Pdt.G/2008/PTA.Sby)
208.  ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGGANTIAN HARTA BENDA WAKAF PASCA BENCANA LUMPUR LAPINDO DI DESA RENOKENONGO PORONG SIDOARJO
209.  STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NO:0829/Pdt.G/2007/PA DMK. TENTANG PENETAPAN ORANG YANG MENINGGAL DUNIA SEBAGAI AHLI WARIS
210.  STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA SURABAYA DAN PTA JATIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK
211.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PELAKSANAAN IKRAR WAKAF UANG YANG DI PERUNTUKKAN PELEBARAN MASJID “ SUBULUSSALAM “ DI PLOSO TAMBAKSARI SURABAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”
212.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK ABORSI KEPADA JANIN YANG BELUM BERNYAWA
213.  TINJAUAN PRAKTEK NOVASI PADA KREDIT BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN KEDUNG COWEK, KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA
214.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF SURAT UTANG NEGARA (Studi Analisis PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)
215.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONALISASI DANAREKSA REPO SAHAM (DARSA) DI PT. DANAREKSA SURABAYA
216.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PEMILIK BARANG OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN DI PT.POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000
217.  STUDI ANALISIS TERHADAP LATAR BELAKANG PEMIKIRAN DAN METODE ISTIMBAT HUKUM ULAMA HANAFIYAH TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
218.  STUDI KOMPARASI TERHADAP LEVERING (PENYERAHAN) SEBAGAI CARA UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
219.  Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pesangon terhadap Korban PHK di PT. Mitra Saruta Indonesia Wringin Anom Gresik (Kajian UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156)
220.  KEBIJAKAN HEDGING (LINDUNG NILAI) DALAM MENSTABILKAN HARGA KOMODITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Kenaikan Harga BBM)
221.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
222.  STUDI KOMPARASI TENTANG ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG GILA MENURUT PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI’I
223.  PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) SYARI’AH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
224.  HUKUM MEMPRODUKSI DAN MENDISTRIBUSIKAN ROKOK (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Hasil Bahs}ul Masa>il Nahdlatul Ulama)
225.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN REKSA DANA CAMPURAN (DISCRETIONARY FUND) PADA PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
226.  TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PELAKSANAAN JUAL BELI SUSU DI DESA NYAWANGAN KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG
227.  FLEKSIBILITAS SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI’AH (SBIS) DAN SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARI’AH (SIMA) TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PERBANKKAN SYARI’AH (Studi Komparasi Di Bank Indonesia Jakarta)
228.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNG JAWAB KEAMANAN PENGANGKUTAN KAYU DENGAN KAPAL SEWAAN DI PT. MEGA JAYA PELABUHAN GRESIK JATIM
229.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI BENDA MAYA DALAM GAME ONLINE
230.  ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP AKAD SEWA KAMAR (KOST) BAGI MAHASISWA DI JEMURWONOSARI WONOCOLO SURABAYA
231.  PRAKTEK HEDGING INSTRUMENT FORWARD DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI SURABAYA MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL / MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG S}ARF
232.  Prespektif Pemikiran Tokoh Agama Dalam Praktek Sewa Pohon Mangga Dengan Sistem Islam (Studi Kasus Di Desa Gedangan sidayu Gresik)
233.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura
234.  Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang-barang Bermelamin
235.  PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANPA BATAS WAKTU DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT DESA KERTAGENA DAYA KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

ALHAMDULILLAH