1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD MUDARABAH MUQAYYADAH OFF
BALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SURABAYA
2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK BIOZEP DI DESA SENGKUT
KECAMATAN BREBEK KABUPATEN NGANJUK
3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD PADA PRODUK TAKAFUL DANA WAKAF
(FUL WAKAF) DI PT. ASURANSI TAKAFUL SURABAYA
4. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI BAGI HASIL PENGAIRAN SAWAH DENGAN
AIR SUMUR SISTEM PERSEROAN DI DESA GONDEL KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA
5. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITAAN OBJEK LEASING PADA JUAL BELI KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR
6. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURA
7. MEKANISME PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG CEK KOSONG MELALUI LEMBAGADALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM KLIRINGDI BRI SYARIAH SURABAYA
8. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM INFAQ PRODUKTIF
DI YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH
9. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan
Mura>bah}ah Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman Lamongan
10. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI GANTI RUGI HILANGNYA KENDARAAN
BERMOTOR PADA PEMBIAYAAN FIDUCIA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG
LAMONGAN
11. STUDI KOMPARASI TENTANG EFEK BERAGUN ASET KONVENSIONAL DAN EFEK BERAGUN
ASET SYARI’AH
12. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TAKAFUL SAFARI VIA SMS DI PT. TAKAFUL
KELUARGA CABANG SURABAYA
13. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKUISISI ALFA RETALINDO OLEH
CARREFOUR INDONESIA DENGAN SISTEM HOSTILE TAKE OVER ATAS MONITORING KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
14. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadilan Agama Pasuruan No.
02/Pdt.P/2008/PA.Pas tentang Wali Adal karena calon suami Mu’allaf
15. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA YUSUF QARDAWI TENTANG KAWIN MISYAR
16. JUAL
BELI SISTEM PANJAR DALAM PERSEPEKTIF MAZHAB SYAFI’I
17. STUDI ANALISIS TERHADAP AKTA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PEMBAGIAN
HARTA WARIS DI LUAR SENGKETA
18. PENOLAKAN GUGAT CERAI AKIBAT CACAT FORMIL DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
19. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA, PENGADILAN TINGGI
AGAMA, DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEDUDUKAN SAUDARI KANDUNG DALAM
HUKUMKEWARISAN
20. TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SUMPAH SUPPLETOIR
DALAM PERKARA PERCERAIAN No:89/Pdt.G/2006/PA.Nbr. DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
NABIRE
21. STUDI ANALISIS TERHADAP PLUS-MINUS BAGIAN ANAK-ANAK PEREMPUAN DI LUAR ‘AWL
DAN RAD DALAM KITAB FATH{ AL-QARI
22. ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA GUGAT CERAI
MENJADI TALAK KHULU ‘ (Studi Kasus Terhadap Putusan PA Bawean Nomor.17/
Pdt.G/2007/PA.Bwn)
23. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA PONOROGO NO.519/Pdt.G/2000/PA.PO
YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG TENTANG SENGKETA WARIS
24. CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI SELALU KEKURANGAN BELANJA (Studi Putusan
Pengadilan Agama Sumenep No: 311/ Pdt. G/ 2007/ PA. Smp)
25. WALI AD{AL KARENA KHAWATIR TERJADI PENGANIAYAAN (STUDI ANALISIS PENETAPAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR: 07/Pdt.P/2008/PA.NGJ)
26. PEMBUKTIAN CERAI TALAK KARENA ISTERI HUTANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI
27. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PEGAWAI NEGERI YANG
MELAKUKAN PEMAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT
28. STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ABDUL QADIM ZALLUM DALAM KITAB NIZÂM AL-HUKM FI
AL-ISLÂM DAN PEMIKIRAN ‘AŢA ABU AR-RASYŢAH DALAM KITAB AJHIZAH AD-DAWLAH
Al-KHILÂFAH FI AL-HUKM WA AL-IDÂRAHMENGENAI STRUKTUR NEGARA ISLAM
29. TINDAK PIDANA KEJAHATAN DUNIA MAYANTARA (CYBER CRIME) DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.11TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN
FIQIH JINAYAH
30. KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENUNTUTAN (SP3) BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2004 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
31. TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA MENGEDARKAN
PANGAN YANG TERCEMAR MENURUT PASAL 21 JO PASAL 56 (d) UU NO. 7/1996 TENTANG
PANGAN
32. IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN ASAS OPPORTUNITAS
MENURUT PASAL 35 (c) UU. NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM
33. Konsep Ulil Amri Menuju Negara Negara Ideal Menurut Islam Dalam Pandangan
Abdul Qadir Djaelani.
34. KONSEP PEMERINTAHAN RELIGIUS DAN DEMOKRASI (Studi Perbandingan Abdul Karim
Soroush dan Ayatullah Khomeini)
35. STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT IMA
36. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita)
tentang Keluarga Sakinah
37. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA BANDING SUAMI TIDAK
MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTERI (Putusan No.164/Pdt.G/2006/PTA.Sby)
38. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI
PENGADILAN AGAMA GRESIK (Studi Kasus No. 853/ Pdt.G/ 2007/ PA. Gs.)
39. PENGUASAAN AHLI WARIS TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF MASJID DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di
Desa Sambiroto Kec. Sooko Kab. Mojokerto)
40. UPAYA HUKUM VERZET DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK
KARENA ISTRI TINGGAL DI LUAR NEGERI (Studi Putusan No.0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)
41. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 690/ Pdt.G/ 2007/ PA.Sby TENTANG STATUS
BA’DA DUKHU
42. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG
DIKARENAKAN ISTERI SAKIT JIWA
43. STUDI KRITIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 149 KHI TENTANG NAFKAH IDDAH TALAK
BA'IN, SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM
44. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBATALAN HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR : 223/Pdt.G/2005/PA.SDA)
45. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO.
213/Pdt.G/2007/PTA.Sby TENTANG CERAI TALAK YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BANGIL NO.203/Pdt.G/2007/PA.Bgl
46. PEMINDAHAN TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Pemindahan Tanah Wakaf Masjid
Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan)
47. PEMINDAHAN TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Pemindahan Tanah Wakaf Masjid
Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan)
48. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADALNYA WALI TANPA ALASAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN No. 023/Pdt.P/2006/PA.Lmg)
49. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA WALI AD}AL DI
PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 06/Pdt.P/2007/PA.Jbg.
50. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PTA SURABAYA NO. 93/ Pdt. G/ 2000/ PTA. Sby
TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PA TUBAN NO. 2495/ Pdt. G/1999/ PA. Tbn TENTANG
PERCERAIAN DENGAN ALASAN CEMBURU
51. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DENGAN SISTEM HIBAH DI
LINGKUNGAN ANGGOTA KOPERASI INTAKO TANGGULANGIN SIDOARJO
52. PERSPEKTIF
MASYARAKAT DESA KETAPANG DAYA KEC. KETAPANG KAB. SAMPANG TENTANG PELAKSANAAN
PENCATATAN NIKAH
53. STUDI KRITIS TERHADAP SIKAP IKHWANUL MUSLIMIN TENTANG NASIONALISME DAN
RELEVANSINYA DENGAN KONSEPSI UMMAH
54. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
55. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OBLIGASI TANPA BUNGA (ZERO COUPON BOND) DI
BURSA EFEK SURABAYA
56. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TES URINE DALAM MENGIDENTIFIKASI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA PROPINSI JAWA TIMUR
57. EKSISTENSI POLITIK BEBAS AKTIF NEGARA INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
58. MEKANISME SEWA-MENYEWA “TANAH GUSURAN” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA BOGOBABADAN KARANGBINANGUN LAMONGAN)
59. PEMINDAHAN TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Pemindahan Tanah Wakaf Masjid
Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan)
60. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADALNYA WALI TANPA ALASAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN No. 023/Pdt.P/2006/PA.Lmg)
61. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKAFUL DANA WAKAF DI PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA SURABAYA
62. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI BANK GARANSI DI BANK BUKOPIN CABANG
SYARI’AH SURABAYA
63. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI BEA DAN
CUKAI TANJUNG PERAK SURABAYA MENURUT PASAL 67 UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995
TENTANG KEPABEANAN
64. TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 16 TAHUN 1964 TENTANG AKAD BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
PERAHU DAN NELAYAN DI DESA KLAMPIS KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN MADURA
65. MARKETING PLAN DALAM MULTILEVELMARKETING HAJI DI PT. MITRA PERMATA MANDIRI
JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
66. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI BARANG HILANG DI KARGO PT.
MASKAPAI PENERBANGAN MERPATI NUSANTARA AIRLINES
67. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET SIMPAN
PINJAM PADA KELOMPOK PEREMPUAN DIPROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO
68. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(KPPU) TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA (NSR)
69. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI HEDGING PADA LOCO/EMAS SEBAGAI UPAYA
MEMINIMALISASI RISK DI PASAR KOMODITI DI PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES SURABAYA
70. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONALISASI PRODUK UNIT LINK TUNTAS
MADANI PADA PANIN LIFE FINANCIAL SERVICE CABANG SYARIAH JAKARTA
71. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BEBAN MARGIN PADA PRODUK PEMBIAYAAN
AL-ISTIS}NA<’ (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH MANDIRI SURABAYA)
72. MEKANISME PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BIAYA ASURANSI (LOADING) UNTUK
MENENTUKAN TARIF PREMI PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN SYARI’AH DI PT. ASURANSI
TAFAKUL KELUARGA SURABAYA (Perspektif Hukum Islam)
73. HUBUNGAN LEGAL LENDING LIMIT MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
DENGAN PENEMPATAN DANA BANK SYARIAH DI BANK INDONESIA DALAM UPAYA MENUMBUHKAN
SEKTOR RIIL (Studi Analisis Hukum Islam)
74. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN STANDAR EMAS DAN PERAK DALAM
SISTEM MATA UANG PERSPEKTIF TAQIYUDDI<>N AN-NABHA
75. POSISI ULAMA DALAM PEMILIHAN GUBENUR
JAWA TIMUR 2008 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
76. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN PENDERITA VIRUS
HIV/AIDS (Studi Analisis Salah Satu Pasangan Penderita Virus HIV/AIDS)
77. ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PERBEDAAN PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG ISBAT KESAKSIAN
RUKYATUL HILAL TAHUN 2007 (DALAM HAL TIDAK MELIHAT HILAL
78. ANALISIS TENTANG WALI AD'AL DENGAN ALASAN AYAH TIDAK MENGAKUI ANAKNYA DI
PENGADILAN AGAMA JOMBANG (Perkara: No.16/Pdt.P/2006/PA.Jbg)
79. KETERANGAN SAKSI RECHTSGEVOLG DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi
Analisis Hukum Acara Peradian Agama terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI
Nomor: 299 K/AG/2003)
80. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing di Pasar Hewan
Bratang Surabaya
81. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BISNIS PRODUK INFOTAINMENT
82. tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional perhotelan syariah di PT.
Sofyan Hotel, TBK. Jakarta
83. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Wali
Adhal Karena Sekampung
84. POSISI LEMBAGA KONSELING KELUARGA DI KUA KECAMATAN DRIYOREJO DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN PASANGAN MUDA TAHUN 2006-2007
85. ANALISIS
HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUCAPAN TALAK YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM PEREMPUAN
86. RELEVANSI SYARAT IZIN POLIGAMI MENURUT PASAL 58 AYAT (1) HURUF (A)
KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN KITAB-KITAB FIKIH YANG MENJADI REFERENSINYA
87. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 609/Pdt. G/2006/PA. Pas
TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN MARITAL RAPE DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN
88. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA
SEDATI AGUNG KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
89. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG
DISPENSASI KAWIN ( Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006-2007 )
90. ANALISIS
HUKUM ISLAM TENTANG CERAI GUGAT TERHADAP ISTERI YANG DIKHIANATI
91. STUDI TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI
92. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN BAGIAN WARIS SAUDARA SEIBU (Studi
Kasus di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)
93. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA. KRAKSAAN (PERKARA NO.
654/Pdt.G/2006/PA.Krs) TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN NIKAH (KASUS PERMOHONAN
PEMBATALAN NIKAH KARENA ISTRI MASIH BERSTATUS ISTRI ORANG LAIN)
94. Pengaruh Sosialisasi Hasil Bahtsul Masail 2006-2007 Terhadap Pembinaan
Keluarga Sakinah (Studi Kasus di MWC NU Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)
95. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO OLEH
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA CERAI
TALAK NOMOR.1363/PDT.G/2006/PA. SDA
96. STUDI ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERKARA No. 1430/Pdt.G/2006/PA.Sda
97. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HIBAH KEPADA ANAK YANG TIDAK MERATA
DI DESA PAGERWOJO KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
98. ANALISA HUKUM ACARA TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI
INDONESIA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
99. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peranan dan fungsi badan permusyawaratan
desa dalam mewujudkan demokrasi di desa berdasar UU No.32 tahun 2004 Jo. PP No.
72 tahun 2005 tentang Desa (studi di Desa Apa’an Kecamatan Pangarengan,
Kabupaten Sampang)
100. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PASAL 35
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
101. STUDI ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
ILLEGAL FISHING PASAL 84 UU NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
102. KONSEPSI PARLIAMENTARY THRESHOLD MENURUT UU NO.10 TAHUN 2008 (TENTANG
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD) SERTA PENERAPANNYA PADA PEMILU 2009 DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (Studi Analisis Fiqih Siyasah)
103. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI
MENURUT PENPRES NOMOR 2 TAHUN 1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
104. PEMBERDAYAAN POLITIK SANTRI PADA PILWALI 2005 DI SURABAYA DALAM DIMENSI
FIQIH SIYASAH (Studi Analisis Afiliasi Santri Pondok Pesantren Sidoresmo dalam
Mensukseskan Pilwali 2005 Di Surabaya)
105. SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM IRAN (Studi Penerapan terhadap Sistem
Presidensial)
106. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kartu Duti Pos Multiguna di PT. Pos
Indonesia Jln. Kebon Rojo 10 Surabaya Utara
107. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN TERHADAP UPAH PEKERJA PT. GOLDEN FOOTWEAR INDOTAMA
108. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai (Cash Wakaf) Di
Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya
109. Studi Komparasi Tentang Operasionalisasi Akad Pada Gold Dirham Card Dan
Green Dirham Card Syariah Dibank Danamon Syariah Cabang Surabaya (Perspektif
Hukum Islam)
110. APLIKASI ASURANSI TAKAFULINK ALIA DENGAN SISTEM INVESTASI BERBASIS SAHAM DI
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA (ATK) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
111. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OUTSOURCING MENURUT UU NO 13 TH 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
112. STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAHMUD SYALTUT DAN YUSUF QARDAWI TENTANG ZAKAT
TANAH SEWAAN
113. TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH BESERTA HASILNYA SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI
DESA BALONG TURI KECAMATAN TAMBAK REJO KABUPATEN BOJONEGORO
114. APLIKASI AL-QARD}UL HASAN PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM SYARI’AH BEN IMAN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
115. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA (MUDHARABAH) BERBASIS GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG) DI BPR SYARI'AH DAYA ARTHA MENTARI BANGIL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
116. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG UANG DENGAN SISTEM JUAL BELI
BARANG (MURABAHAH) DARI PIUTANG DI DESA SAWO BABAT LAMONGAN
117. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan foreign Exchange dengan Sistem
Margin Trading
118. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SILANG DALAM UNDANG-UNDANG NO.5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
119. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI TANGGUH SERAH DALAM JUAL BELI BERAS
(STUDI KASUS DI DESA PADEMAWU BARAT PAMEKASAN MADURA)
120. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI ”ARISAN SYARI'AH SEPEDA MOTOR” DI
BMT ISRA UNIT SUKOHARJO-SOLO
121. STUDI
KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG AKIBAT HUKUM KELAHIRAN
ANAK DILUAR NIKAH
122. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Ganti-Rugi Oleh Ahli Waris Atas
Pemanfaatan Harta Waris: Study Kasus Pengadilan Agama Kraksaan Nomor
888/Pdt.G/2006/PA.Krs
123. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DEPOSITO MUD{ARABAH DALAM
PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA PADA BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) CABANG KEDIRI
124. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO. 359/PID. B/2007/PN SDA. TENTANG
PENIPUAN BERUPA PENERBITAN CEK KOSONG DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
125. BATASAN MINIMAL FREKUENSI JIMAK SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP
ISTERI (Studi Komparatif Tehadap Pendapat Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali)
126. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan Berdasarkan Kepres 166
tahun 2000 Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
127. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB ANAK (Studi Kasus Putusan No.
04/Pdt.P/2008/PA.Sda)
128. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PA BOJONEGORO TENTANG
DISPENSASI KAWIN TANPA IZIN ORANG TUA (Penetapan No. 0057/Pdt.P/2007/PA.Bjn)
129. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
TENTANG WALI AD{AL (Penetapan Nomor. 80/Pdt.P/2007/PA.Sda)
130. PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM DESA KLAMPIS BARAT KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN
BANGKALAN TENTANG PENTINGNYA KAFA<’AH DENGAN RUMAH TANGGA
131. PENERAPAN AKAD INVESTASI DEPOSITO FULINVES (TAKAFUL INVESTASI) DI BANK
MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
132. STUDI KOMPARASI TENTANG APLIKASI WADI’AH YAD} D}AMANAH DI BANK SYARIAH
MANDIRI DAN BANK BUKOPIN SYARIAH
133. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN TAKE OVER DENGAN AKAD
MURABAHAH DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KCP KALIASIN
134. POLITIK KEBANGSAAN NU DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN KH. ABDUL MUCHITH MUZADI
135. STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO.148/PID.B/2006/PN GS
TENTANG KASUS PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
136. EKSISTENSI HUKUMAN MATI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KAJIAN MENURUT
SIYASAH SYAR’IYAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2-3 /PUU-V/2007 ATAS
KASUS YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP UUD 1945 PASAL 28A DAN 28I)
137. RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG PERANAN KEYAKINAN HAKIM
DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
138. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Swamitra Bank Bukopin Syari’ah Dalam Akad
Pembiayaan Mudharabah Musytarakah ( Studi Kasus di Koperasi al-Kautsar IAIN
Sunan Ampel Surabaya )
139. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN DENDA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
MENURUT PASAL 12 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 5 TAHUN 1995 DI BANGKALAN
140. EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
141. STUDI ANALISIS HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH
PADA PEMBIAYAAN KPRS
142. TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI PULSA ELEKTRONIC
143. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PENYELESAIAN NONPERFORMING FINANCING
PADA PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH DI PT BPRS AL-HIDAYAH BEJI PASURUAN
144. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SISTEM KOLKOLAN DI DESA TANJUNG JATI
KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN
145. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGALOSE DI DESA KEPUH TELUK KECAMATAN
TAMBAK BAWEAN GRESIK
146. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PARADIGMA SEKUFU’ DI DALAM KELUARGA MAS
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA)
147. KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG WALI AD}AL KARENA ALASAN TIDAK MENDAPATKAN HARTA
WARISAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK
No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs)
148. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI DALAM KELUARGA
BERENCANA
149. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KODYA MALANG NOMOR : 913/PDT.P/2003/PA.MLG.
(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK ADANYA SYARAT ALTERNATIF DALAM PEMBERIAN
IZIN POLIGAMI)
150. EKSEKUSI PENETAPAN HAKIM TERHADAP HAK OPSI ANAK SEBELUM MUMAYYIZ DALAM
PENETAPAN HAK H}AD}A>NAH DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Studi Analisis
Penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007/PA. Sby)
151. EFEKTIVITAS
PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLA BENDA WAKAF (Studi di KUA Kecamatan Sedati-
Sidoarjo)
152. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARUSAN “NGANYAREH KABIN” BAGI ORANG
ANJHE’ DI DESA JAMBU KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN
153. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP SYAHADAH AL-ISTIFA>D{AH KAITANNYA
DENGAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
154. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RELASI PERJANJIAN KERJA BURUH MIGRAN
INDONESIA DENGAN PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK KELUARGANYA (Studi Analisis Terhadap
Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang PPTKLN)
155. ALIH FUNGSI WAKAF PRODUKTIF KEBUN APEL DI DESA ANDONOSARI KECAMATAN TUTUR
KABUPATEN PASURUAN
156. HAK OPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH (ANALISIS TERHADAP
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DAN ASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARI’AH)
157. STUDI ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby TENTANG GUGATAN NEBIS
IN IDEM DALAM PERKARA HADHANAH
158. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KENAKALAN ANAK DALAM KELUARGA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
159. PANDANGAN IMAM AHMAD IBN HANBAL TENTANG NAFKAH ISTERI YANG DIT{ALA>Q
BA’IN DAN RELEVANSINYA DENGAN PASAL 149 AYAT B KOMPILASI HUKUM ISLAM
160. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO.150/Pdt.
G/2008/PA.Sda TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
161. STUDI ANALISIS SENGKETA WARIS MENURUT PASAL 49 HURUF B UU NO. 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA
162. PANDANGAN IMAM MALIK DAN MEDIS TENTANG PERBEDAAN HAID DENGAN ISTIHADAH
163. Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak
Perempuan Non Muslim Sama Anak Muslimah (Studi Kasus No.90/P/2009/PA.Sby)
164. TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP WARIS ANAK HASIL KLONING
165. STUDI KOMPARATIF KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM ABU
HANIFAH
166. ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NO:
0394/PDT. G/2008/PA PAS. TENTANG PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA CERAI TALAK
167. ANALISIS
KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN ISTRI LEBIH BESAR DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA
168. REALISASI KEWAJIBAN NAFKAH PERKAWINAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH IAIN
SUNAN AMPEL SURABAYA
169. PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH SEBELUM DAN SESUDAH KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG
PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DI
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
170. ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG BANK ASI (Air Susus Ibu) DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM RADHA’AH
171. PANDANGAN ISTRI NELAYAN KELURAHAN BLIMBING KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN
TENTANG KELUARGA SAKINAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
172. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN DAN BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP
PEREMPUAN DALAM UNDANG UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN
KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
173. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA TUBAN
NO.1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn. OLEH PUTUSAN PTA SURABAYA NO.28/Pdt.G/2004/PTA.Sby.
TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
174. STUDI KOMPARATIF ANTARA KONSEP KESAKSIAN ISTIFADAH DALAM HUKUM ACARA
PERDATA ISLAM DENGAN KONSEP KESAKSIAN DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PERDATA
POSITIF
175. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN GARRA
176. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTERI
(Korban Lumpur Lapindo di Tempat Pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo)
177. TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN
178. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG TENTANG STUTUS
ANAK DARI PEMBATALAN PERKAWINAN No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg
179. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA
KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK
180. STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PA KOTA KEDIRI NO. 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr
TENTANG WALI AD}AL KARENA KESAMAAN WETON MENURUT HUKUM ISLAM
181. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby
DALAM PERKARA WARIS (TELAAH TERHADAP PLURIUM LITIS CONSORTIUM)
182. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR :
1517/Pdt.G/2007/PA.Sda TENTANG PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH MAD{IYAH DALAM
PERMOHONAN CERAI TALAK
183. STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUH{AMMAD SYAH{RU
184. STUDI PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN PASAL 182 KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN
HAZAIRIN TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG
185. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA
WANGLUKULON KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN
186. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 684/Pdt.G/2002/PA.Sm
TENTANG KAL
187. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN-ALASAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA PASURUAN (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007)
188. FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEKLINASI BULAN DAN LINTANG TEMPAT DALAM MENGHITUNG
KETINGGIAN HILAL (Menurut Kitab Sullam an-Nayyirain dan Almanak Nautika)
189. PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus No. 68 / Pdt.G / 2003 / PA. Mlng)
190. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN HARTA WAKAF EMAS DI DESA
NEROH KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN
191. STUDI ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN MEDIATOR DAN HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ
192. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS TAUKIL WALI NIKAH VIA TELEPON DI KUA
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH
193. STUDI
KOMPARATIF PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYARAT ADIL
MENJADI HAKIM DALAM PERADILAN ISLAM
194. ANALISIS HUKUM ACARA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA NO.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby TENTANG SENGKETA WARIS YANG MEMBATALKAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NO.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl.
195. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG TIDAK
DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI
196. TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP KLONING SEL SOMATIK KARENA SUAMI MANDUL
197. STUDI KOMPARATIF KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I DAN HAZAIRIN
198. PENENTUAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA OLEH ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP NO. 1208/Pdt.G/2008/PA.Smp
199. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI KEKERASAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penanganan
Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu / PPT
Kabupaten Probolinggo)
200. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PEMBAGIAN WARIS DI
KEJAWAN LOR KELURAHAN KENJERAN KECAMATAN BULAK SURABAYA
201. ANALISIS TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG
EKSEKUSI HAK ASUH ANAK ( NOMOR: 1339/ Pdt.G/ 2006/ PA.Sda )
202. RELEVANSI PASAL 191 KHI TENTANG PENYERAHAN HARTA WARIS KEPADA BAITUL MAL
DENGAN KITAB FIQIH YANG MENJADI REFERENSINYA
203. PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA TENTANG PENGINGKARAN ANAK (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya No. 155/Pdt/G/2008/PTA Sby)
204. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 285 K/AG/ 2006
DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR
:219/Pdt.G/2005/PTA. Sby, DAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR:
1728/Pdt.G/2004/PA. Sby, TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA
205. PENGGUGAT DAN TERGUGAT NON MUSLIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA SURABAYA. Putusan No. 903/Pdt.G/2007/PA.Sby
206. BATAS
UMUR PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PENERAPAN TEORI MASLAHAH
MURSALAH)
207. KEKUATAN AKTA HIBAH DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Pembatalan Putusan PA
Tuban Nomor: 297/Pdt.G/2008/PA.Tbn oleh PTA Surabaya Nomor: 259/Pdt.G/2008/PTA.Sby)
208. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGGANTIAN HARTA BENDA WAKAF PASCA BENCANA
LUMPUR LAPINDO DI DESA RENOKENONGO PORONG SIDOARJO
209. STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NO:0829/Pdt.G/2007/PA DMK.
TENTANG PENETAPAN ORANG YANG MENINGGAL DUNIA SEBAGAI AHLI WARIS
210. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA SURABAYA DAN PTA JATIM DALAM
PERKARA HAK ASUH ANAK
211. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PELAKSANAAN IKRAR WAKAF UANG YANG
DI PERUNTUKKAN PELEBARAN MASJID “ SUBULUSSALAM “ DI PLOSO TAMBAKSARI SURABAYA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”
212. TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK ABORSI KEPADA JANIN YANG BELUM BERNYAWA
213. TINJAUAN PRAKTEK NOVASI PADA KREDIT BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
KELURAHAN KEDUNG COWEK, KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA
214. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF SURAT UTANG NEGARA (Studi Analisis PP
No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)
215. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONALISASI DANAREKSA REPO SAHAM (DARSA)
DI PT. DANAREKSA SURABAYA
216. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PEMILIK BARANG
OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN DI PT.POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000
217. STUDI
ANALISIS TERHADAP LATAR BELAKANG PEMIKIRAN DAN METODE ISTIMBAT HUKUM ULAMA
HANAFIYAH TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
218. STUDI KOMPARASI TERHADAP LEVERING (PENYERAHAN) SEBAGAI CARA UNTUK
MEMPEROLEH HAK MILIK DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
219. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pesangon terhadap Korban PHK di
PT. Mitra Saruta Indonesia Wringin Anom Gresik (Kajian UU Ketenagakerjaan No.
13 Tahun 2003 Pasal 156)
220. KEBIJAKAN HEDGING (LINDUNG NILAI) DALAM MENSTABILKAN HARGA KOMODITAS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Kenaikan Harga BBM)
221. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI DI PT.
BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
222. STUDI
KOMPARASI TENTANG ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG GILA MENURUT
PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI’I
223. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
(DPLK) SYARI’AH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
224. HUKUM MEMPRODUKSI DAN MENDISTRIBUSIKAN ROKOK (Studi Komparatif Fatwa
Majelis Ulama Indonesia dan Hasil Bahs}ul Masa>il Nahdlatul Ulama)
225. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN REKSA DANA CAMPURAN
(DISCRETIONARY FUND) PADA PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
226. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN MENGENAI PELAKSANAAN JUAL BELI SUSU DI DESA NYAWANGAN KECAMATAN SENDANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG
227. FLEKSIBILITAS SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI’AH (SBIS) DAN SERTIFIKAT
INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARI’AH (SIMA) TERHADAP
MANAJEMEN RISIKO PERBANKKAN SYARI’AH (Studi Komparasi Di Bank Indonesia
Jakarta)
228. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNG JAWAB KEAMANAN PENGANGKUTAN KAYU
DENGAN KAPAL SEWAAN DI PT. MEGA JAYA PELABUHAN GRESIK JATIM
229. TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI BENDA MAYA DALAM GAME ONLINE
230. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP AKAD SEWA KAMAR (KOST) BAGI MAHASISWA DI
JEMURWONOSARI WONOCOLO SURABAYA
231. PRAKTEK HEDGING INSTRUMENT FORWARD DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI
SURABAYA MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL / MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG
S}ARF
232. Prespektif Pemikiran Tokoh Agama Dalam Praktek Sewa Pohon Mangga Dengan
Sistem Islam (Studi Kasus Di Desa Gedangan sidayu Gresik)
233. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau
Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura
234. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)
terhadap Jual Beli Barang-barang Bermelamin
235. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANPA BATAS WAKTU DAN DAMPAKNYA DALAM
MASYARAKAT DESA KERTAGENA DAYA KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN